Activita.co.id- Pelantikan Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Madura baru-baru ini menjadi momen penting dalam memperkuat demokrasi kampus. Namun, di balik seremoni itu, ada pertanyaan besar: apakah kepemimpinan baru ini mampu menjawab tantangan demokrasi kampus yang sering kali terjebak dalam ketertiban dan keselarasan?
Demokrasi kampus sering kali diidentikkan dengan sebuah harmoni. Padahal, semestinya tumbuh keberanian untuk mengkritik dan menyampaikan pendapat yang berbeda. Pertanyaan itu menjadi relevan karena apakah kepemimpinan baru SEMA dan DEMA UIN Madura mampu menciptakan ruang bagi perbedaan pendapat dan pertukaran gagasan, ataukah hanya akan menjadi panggung legitimasi?
Sebagai pimpinan baru, harapan besar disematkan untuk membawa perubahan positif bagi demokrasi kampus. Namun, perubahan itu tidak akan terjadi secara otomatis. Ia menuntut keberanian untuk bersikap kritis, kesediaan mendengarkan, dan komitmen merespons kebutuhan mahasiswa.
Sebagai perwujudan dari sebuah demokrasi kampus, kepemimpinan baru SEMA dan DEMA UIN Madura harus mampu mengintegrasikan nilai etika dan kemanusiaan dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Namun, demokrasi kampus sering kali berorientasi pada ketertiban dibandingkan kebebasan berpendapat. Agenda-agenda organisasi mahasiswa berjalan dengan lancar, forum-forum resmi terlaksana tanpa banyak gangguan, dan pemilihan kepemimpinan berlangsung aman. Ketertiban ini sekilas menenangkan, sekaligus menimbulkan pertanyaan: sejauh mana ruang-ruang tersebut benar-benar menjadi arena pertukaran gagasan? Hal tersebut mengakibatkan banyak organisasi mahasiswa aktif secara struktural, tetapi sunyi secara intelektual.
|Baca Juga: SEMA dan DEMA UIN Madura Dilantik, Angkat Isu Krisis Ekologi dalam Talkshow Publik
Kontestasi kepemimpinan lebih sering mengandalkan kedekatan personal, bukan kejelasan visi atau keberanian menawarkan arah baru. Dari situ, cara baru lahir dan demokrasi pun perlahan bergeser makna dari proses pendidikan politik menjadi sekadar mekanisme pergantian pengurus.
Situasi ini mencerminkan cara demokrasi dipahami di kampus: sunyi yang menggambarkan sebuah harmoni yang diagungkan dan suara yang terlalu lantang sering dinilai mengganggu keseimbangan. Kebiasaan ini perlahan melahirkan paham bahwa aman lebih penting daripada jujur, dan selamat lebih utama daripada berpendirian. Politik kampus kemudian terasa halus, santun, dan nyaris steril tetapi kehilangan daya dorong untuk melahirkan kesadaran kritis. Yang tumbuh bukan militansi gagasan, melainkan kecakapan membaca situasi.
Pragmatisme dikenalkan sejak dini, kompromi dipuji sebagai kedewasaan, dan keberpihakan sering dikaburkan demi kelancaran agenda. Jika pola ini terus berlangsung, organisasi mahasiswa berisiko kehilangan fungsi kaderisasinya dan berubah menjadi ruang adaptasi, bukan ruang pembentukan karakter politik.
Padahal, demokrasi kampus semestinya menjadi sekolah kepemimpinan publik. Legitimasi tidak hanya bersumber dari jabatan, melainkan tumbuh dari kepercayaan yang dibangun melalui gagasan. Sebagai kampus yang membawa nama nilai keislaman dan keadaban, UIN Madura memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa demokrasi tidak berhenti sebagai simbol.
Nilai etika dan kemanusiaan akan kehilangan daya jika tidak tercermin dalam praktik organisasi mahasiswa. Demokrasi harus dihidupi, bukan sekadar diatur. Pada akhirnya, cara mahasiswa berorganisasi hari ini akan membentuk watak politik mereka di masa depan. Jika sejak di kampus perbedaan dihaluskan, kritik dilunakkan, dan kepentingan dibungkus rapi, maka jangan heran jika politik publik kelak diisi oleh aktor-aktor yang pandai menyesuaikan diri, tetapi gagap menghadapi persoalan mendasar.
Merawat demokrasi kampus bukan berarti menciptakan kegaduhan tanpa arah. Ia berarti memberi ruang bagi keberanian yang terukur, konflik yang sehat, dan kritik yang jujur. Tanpa itu, organisasi mahasiswa hanya akan menjadi etalase aktivitas, bukan ruang pembelajaran politik. Pertanyaannya sederhana: apakah kampus dan organisasi mahasiswanya ingin melahirkan insan akademik yang berani berpikir dan bersikap, atau cukup puas mencetak pengelola organisasi yang piawai menjaga suasana tetap aman? Demokrasi akan selalu tampak hidup selama struktur berjalan. Namun demokrasi yang bermakna hanya lahir dari keberanian untuk tidak selalu sepakat.
Jika kampus memilih terlalu nyaman dengan ketertiban, maka demokrasi akan kehilangan daya gugahnya. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah organisasi yang bergerak, tetapi tidak benar-benar melangkah. (Fajar/Activita)