 |
| Satu komando: Jajaran mahasiswa yang tergabung dalam Ormawa |
Activita– Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura kompak mendesak pimpinan kampus secara tegas memberikan kebijakan terkait pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dimasa pandemi covid-19. Minggu (26/04/20).
Desakan tersebut dituangkan melalui pamflet serentak oleh Ormawa mulai dari Dewan Ekskutif Mahasiswa (Dema) dan Senat Mahasiswa (Sema) Institut hingga tingkatan Fakultas dan Program Studi (Prodi).
Ubaidillah selaku ketua Dema Institut meminta kampus secara tegas memberikan kebijakan terkait pemotongan UKT. “Di masa pandemi ini kami dituntut untuk kuliah daring, namun fasilitas dari kampus sama sekali tidak ada, untuk itu, kami tetap akan mendesak pimpinan agar ada pemangkasan UKT,” ungkapnya.
Ia berharap, agar pimpinan mendesak Kemenag RI untuk segera memberikan kebijakan yang jelas terkait UKT mahasiswa. “Kami akan terus mengkawal secara tuntas hingga UKT ini betul-betul dipangkas,” harapnya.
Sementara itu, Taufikurrahman selaku ketua Sema Institut sangat menyayangkan adanya pembatalan pemotongan UKT mahasiswa sehingga mengharuskan Ormawa untuk mendesak.
“Keputusan Direktorat Jendral Pendiddikan Islam Kementrian Agama yang tidak konsisten dalam membuat kebijakan terkait pengurangan UKT Semester Ganjil 2020-2021. Di anggap cacat administrasi dan menciptaan kekecewaan mendalam bagi mahasiswa,” ungkap Taufik, sapaannya.
“Di antara pertimbangannya adalah alokasi penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa banyak yang tidak digunakan. Selain itu, penghematan biaya operasional kampus yang tidak terpakai,” tegas Taufik.
“Dan penghasilan ekonomi orang tua mahasiswa harus menjadi perhatian, sehingga bisa dipertimbangkan untuk tetap dilakukan prmotongan UKT,” imbuhnya.
Ia berharap, rektor secara tegas memberikan kebijakan terbuka dan mendesak Kemenag RI memberikan kebijakan yang tepat. “Untuk itu, rektor harus memberikan informasi publik terkait kebijakan rektor akan pembatalan pemotongan UKT tersebut dan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini kepada Kemenag RI agar bisa memberikan kebijakan yang sebaik-baiknya ke
pada mahasiswa,” Pungkasnya.
Sementara itu, saat dimintai keterangan, Mohammad Kosim selaku rektor mengungkapkan, bahwa IAIN Madura sampai saat ini masih tidak diberlakukan pemangkasan UKT sesuai surat edaran Kemenag RI nomer B-802/DJ.1/PP.09./04/2020 perihal kebijakan dan ketentuan UKT pada PTKIN.
“UKT itu ditetapkan Menteri, bukan oleh Rektor, dan ketentuan itu berlaku umum utk 58 PTKIN,” ungkap Pak Kosim saat diwawancara tim Activita
Ia menambahkan, sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu keputusan menteri. “Kalau rektor menurunkan, disalahkan. Jadi kita nunggu keputusan menteri,” pungkasnya. (Activita).
